Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia (BI) 2017 bertema “Memperkuat Momentum” di Jakarta, Selasa (18/11) mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut ditengah dunia yang sedang berubah. Momentum pemulihan ekonomi harus dijaga dan diperkuat secara berkelanjutan.
Dana Moneter International (IMF) memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,3 persen tahun depan. Adapun dalam APBN 2018, pertumbuhan PDB Indonesia ditargetkan 5,4 persen. Pertanyaanya kemudian apa hubungan angka-angka tersebut dengan kesejahteraan? dan apakah pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup kita?
Nah tulisan ini mencoba mengurai apa dan bagaimana Produk Domestik Bruto dari pandangan seorang Lorenzo Fioramonti, Professor Ekonomi Politik di Universitas of Pretoria yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Problem Domestik Bruto yang diterbitkan penerbit Margin Kiri.
Apa itu PDB?
Selama beberapa dekade, mantra PDB telah mendominasi debat publik dan media. Negara-negara dunia diurutkan berdasarkan PDB, defenisi global mengenai “kuasa” dibuat berdasarkan PDB, akses terhadap institusi tata kelola dunia pun diberikan berdasarkan pencapaian PDB (misalnya anggota G 8 atau G 20 diseleksi berdasarkan PDB mereka) dan kebijakan pembangunan dikendalikan oleh formula PDB.
Dalam masyarakat kotemporer saat ini, kekayaan suatu bangsa biasanya diukur berdasarkan PDB, di Amerika Serikat, Biro analisis ekonomi yang bernaung dibawah Kementrian Perdagangan bertanggung jawab menghitung pendapatan pendapatan nasional dan neraca produk. Sementara di negara lainya estimasi pendapatan bisanya dilansir oleh biro statistik masing-masing
PDB biasanya digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu, biasanya setiap tiga bulan. Angka ini mengukur hasil produksi dari sudut pandang harga pasar dalam sebuah negara, sederhanya dapat dilihat dalam rumus berikut :
PDB = Konsumsi +investasi+belanja pemerintah+ekspor-impor
Ada tiga pendekatan dalam menghitung PDB yakni pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan dan pendekatan nilai tambah, PDB dirancang untuk memotret kuantitas produksi dalam kurun waktu, tanpa melihat apakah produksi digunakan untuk konsumsi jangka pendek, untuk investasi aset tetap atau untuk menggantikan aset tetap yang terdepresiasi.
Singkatan PDB baru diperkenalkan jauh sesudahnya, pada awal 1990an, ketika globalisasi ekonomi dan finansial memungkinkan perusahaan-perusahaan membangun cabang di seluruh dunia dan di tempat terpisah, karena fokusnya “domestic”, PDB hanya mengukur barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negeri, tak peduli apakah barang dan jasa tersebut diproduksi perusahaan nasional atau asing.
Sejarah PDB
Upaya pertama untuk merancang sebuah neraca system perekonomian nasional dilakukan di Irlandia pada 1952 ketika seorang dokter tentara Ingrris, William Petty, diminta untuk menjalankan sebuah survey sistematis mengenai kesejahteraan negara sebagai bagian dari program retribusi tanah yang di janjikan Cromwell kepada pasukannya sebagai buntut dari keberhasilan menekan pemberontakan.
Produk Dosmestik Bruto, walaupun sudah dilakukan sejak abad 17 di Irlandia, tetapi baru kemudian popular pada 1930an yakni pada saat terjadi depresi besar, pada saat itu pemerintah AS memerlukan bukti yang lebih besar dan bisa diandalkan untuk memandu kebijakan-kebijakan makro ekonomi.
Bentuk pertama neraca nasional Amerika Serikat dipersiapkan dibawah bimbingan ekonom AS-Rusia Simon Kuznets dan sekelompok peneliti muda, pemikiran Kuznets sangatlah sederhana: hasilkan serangkaian agregat yang mampu merangkum seluruh produksi ekonomi yang dihasilkan oleh perorangan, perusahaan dan pemerintah kedalam satu angka tunggal yang seharusnya naik dimasa baik dan turun dimasa buruk.
Sejak tahun 1960 PDB menguasai arena politik dan menegaskan dirinya sebagai indikantor puncak bagi modernitas dan kemajuan, hal-hal lain seperti pelestarian lingkungan, keadilan sosial dan penghapusan kemiskinan dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi.
Pada pertengahan 1990an PDB menancapkan dominasinya sebagai parameter yang serba kuasa, untuk memandu kebijakan ekonomi dibenua eropa, dilakukanya pakta stabilitas dan pertumbuhan yang menautkan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat dengan kinerja PDB.
Dengan memeluk kredo neoliberal perekonomian eropa barat yang dulunya terilhami oleh paham ekonomi sosial-democrat melambungkan PDB ke kriteria tertinggi, bukan saja untuk menilai keberhasilan ekonomi melaikan juga untuk menilai layak tidaknya pengeluaran dan investasi dibidang sosial. Sejak saat itu Negara Unieropa dan warga negaranya menerima bahwa hanya apabila PDB meningkat negara mampu membiayai sekolah, rumah sakit dan jaminan sosial.
Pertumbuhan PDB bukan saja mengambil alih penelitian akademis tapi juga panggung perdebatan public. Arthur Okun Directur Council Of Economic Advisers yang bertanggung jawab kepada Presiden Jhonson, menjunjung PDB sebagai parameter kunci untuk mengendalikan kebijakan makro ekonomi dan memerangi pengangguran. Dia mencetuskan apa yang disebut Hukum Okun yang bependapat bahwa setiap 3 persen pertumbuhan PDB akan menghasilkan penyerapan 1 persen tenaga kerja.
Kritik terhadap PDB
Antara 1960-1990, PDB Amerika Serikat nyaris melipat tiga dan total beanja sosial yang dikeluarkan oleh semua tingkat pemerintahan naik dari $ 143,73 Milyar menjadi $787 Milyar. Namun dalam kurun waktu 30 tahun yang sama kejahatan dan kekerasan naik 560 persen, kelahiran diluar pernikahan naik 419 persen, angka perceraian naik 4 kali lipat, jumlah anak yang berorang tua tunggal naik 3 kali lipat dan tingkat bunuh diri dikalangan remaja naik lebih dari 200 persen.
Jauh-jauh hari sejak 1937, Kuznets sendiri telah mengungkapkan beberapa poin kritis terkait pengukuran pendapatan nasional. Pertama ia mengajukan pembedaan penting antara produk netto dan bruto. Produk netto, adalah ukuran yang lebih akurat karena “nilai kekurangan dari seluruh komoditas dan jasa dikurangi oleh nilai dari komoditas yang dipakai dalam proses produksi”. Sebaliknya produk bruto “tidak sepenuhnya disesuaikan dengan nilai komoditas yang dipakai”. Maka dari itu produk netto tidak bersifat mendua, bisa jadi berbagai jenis produk bruto bergantung pada duplikasi apa yang dimasukkan kedalam kalkulasi akhir.
Ambivalensi ini diangkat oleh ekonom Stanford Moses Abramovits pada 1959, dalam apa yang kemudian menjadi kritik sistematis pertama terhadap PDB dan Neraca nasional. Ambramovist berpendapat bahwa kajian mengenai pertumbuhan ekonomi “hampir selalu memperlakukan perubahan jangka panjang dalam produk nasional sebagai indeks paling dasar bagi pencapaian ekonomi nasional,” meskipun produk nasional sama sekali bukan ukuran yang akurat atau konprehensif atas kesejahteraan ekonomi.
Mengembangkan argument yang awal yang dikumukakan Kuznets, Abramovist juga menyoroti betapa keputusan untuk mengukur nilai barang dan jasa dalam kaidah harga pasar itu tidak memadai dan bahkan berpotensi berbahaya.Menurut teori, harga pasar seharusnyas secara umum bertimbal balik dengan utilitas marginal yang dihadirkan oleh barang dan jasa kepada konsumen perorangan : artinya, harga merupakan estimasi terbaik dari nilai tukar barang-barang ini.
Abramovist sudah merasa bahwa PDB sangatlah tidak memadai untuk mengukur nilai investasi modal yang sebenarnya akibat”proses rumit dan tak langsung dari perdagangan sekuritas dan spekulasi dimana tabungan disalurkan ke investor dan sekutiras ke lembaga-lembaga perantara kredit dan dari sana dalam bentuk yang sudah berubah ke arah penabung.
Sementara itu menurut Hirtsch dan para pengikutnya, pertumbuhan PDB dikendalikan oleh kekuatan destruktifnya sendiri. PDB hanya dapat mempertahankan dirinya melalui penghancuran barang-barang non pasar, karena secara endogen ia dimotori oleh penurunan pemakaian secara gratis yang harus digantikan dengan pemakaian berbayar.
Alternatif terhadap PDB
Usaha merevisi PDB yang pertama dikenal adalah yang dilakukan oleh William Nordhaus dan James Tobin pada 1971, ketika mereka mengembangkan indeks yang disebut Measure of Economic Welfare (MEW). Dalam perhitungan mereka mengkalsifikasi pengeluaran sebagai konsumsi, investasi, atau diantaranya” guna mencapai pembedaan yagn lebih presisi antara barang jadi dengan barang belum jadi.
Juga ada ekonom Robert Eisner yang memperjuangkan perlunya sebuah perombakan umum atas perhitungan neraca nasional di AS, Pencapaiannya yang paling terkenal di bidang ini disebut “ total income system od account” atau disingkat TISA. TISA antara lain mempertimbangkan porsi besar dari belanja pemerintah (untuk jalan, polisi, militer dan pengadilan) sebagai sesuatu yang bersifat antara dan mencoretnya dari hasil akhir.
Namun Usaha terpadu pertama untuk mengintegrasikan data ekonomi makro, sosial dan lingkungan ke sebuah ukuran kesejahteraan manusia yang komperhensif dilakukan oleh pakar ekonomi ekologi Herman Daly dan teolog Jhon Cobb pada akhir 1980an. Daya dan Cobb menyebut pengganti PDB rancangan mereka ini sebagai Index of sustainable Economic Welfare (ISEW). Pada pertengahan 1990an, sebutanya diganti menjadi Genuine Progress Index (GPI).
Sementara itu sebuah Negara kecil diantara India dan China yakni kerajaan Buthan memperkenalkan konsep “kebahagiaan Nasional bruto” (KNB) pada tahun 1972, ketika raja baru Jigme Singye Wangchuck, secara resmi menyatakan bahwa negaranya akan melepaskan diri dari kebijakan ekonomi yang disetir oleh PDB untuk mengadopsi pendekatan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Buddha.
Barangkali usaha paling tersohor untuk menolak hegemoni PDB dalam neraca nasional adalah apa yang kemudian disebut Human Developmen Index (HDI) atau indek pembanguna manusia IPM. Teori-teori yang dikemukaan oleh ekonom India yang juga peraih nobel Amartya Sen penting dalam konstruksi metodologis IPM. Pemikiran yang mendasari IPM adalah bahwa rakyat “merupakan keayaan yang sebenar-benarnya dari sebuah negara” dan bahwa tujuan dasar pembangunan adalah untuk menciptakan : lingkungan yang memungkinkan orang menikmati hidup panjang, sehat dan berdaya cipta.
Penulis
Ahmad Tiar
Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen (STIEM) Bongaya
Problem Domestik Bruto
4/
5
Oleh
ok
