Berbagai respon diambil oleh pemerintah masing-masing negara untuk mengantisipasi gejala krisis. Belajar dari masa lalu, Indonesia, Thailand dan Malaysia mendapati ketidakberdayaan ketika berhadapan dengan krisis moneter tahun 1997-1998 yang membuat ekonomi negara tersebut berguncang dan berujung pada krisis politik.
Tentu hal ini tidak di inginkan berulang. Artikel ini akan mengupas kondisi perekononomian salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya cukup mengejutkan di Asia tenggara dan merupakan salah satu negara yang masuk dalam “ Next Elevent”. Ya, negara tersebut adalah Vietnam.
Negara yang berpopulasi sekitar 84 juta jiwa ini sedang giat membangun ekonominya. Walaupun Vietnam baru bisa lepas dari penjajahan di tahun 1975, tetapi sekarang negara sosialis ini mampu menjadi salah satu bintang di antara negara-negara ASEAN. PDB Vietnam mencapai USD 55,42 Miliar dari tahun 1985 hingga 2014. Mencapai titik tertinggi pada tahun 2014, yakni USD 186,20 Miliar dan terendah pada 1989 dengan 6,30 USD Miliar (World Bank dari Tradingeconomics, 2015).
Menurut laman sindonews, Minggu (28/06/2015), pertumbuhan ekonomi Vietnam pada semester pertama tahun ini tumbuh 6,28 %, angka ini naik dari 5,18% pada periode yang sama tahun lalu dan 4,93% pada tahun 2013.
Sementara menurut laman Bloomberg businessweek (18/92015) Vietnam akan menggantikan China yang selama ini menjadi primadona di asia. Tahun lalu Vietnam telah mengungguli Thailand dan Malaysia sebagai ekportir terbesar ke Amerika Serikat di kawasan ASEAN. Investasi asing (FDI) yang masuk ke Vietnam pun melonjak US$ 12,35 Milyar pada 2014, naik 7,4% dari 2013.
Dari data-data tersebut dapat kita lihat betapa kekuatan ekonomi Vietnam tidak dapat dipandang sebelah mata. Apalagi berbagai produsen dunia saat ini memindahkan pabriknya dari Tiongkok ke Vietnam seperti perusahan raksasa elektronik asal korea Samsung Electronis, dan lain-lain.
Program “Doi Moi”
Sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya kita menengok sejenak kebelakang dan melihat apa sebenarnya menjadi penyebab utama dari pesatnya pertumbuhan ekonomi negara komunis tersebut
Pada tahun 1986, di Kongres Nasional ke-6, Partai Komunis Vietnam (PKV) mengadopsi kebijakan pembaharuan, yang disebut di Vietnam Doi Moi. Konsep dasar dari Doi Moi adalah untuk membawa pembangunan sosialis dengan realitas objektif dalam masa transisi menuju sosialisme di Vietnam, dengan mempertimbangkan situasi dunia saat ini.
Di bawah pembaharuan, kebijakan ekonomi terdiri dari komponen utama berikut:
Pertama, penerapan ekonomi pasar berorientasi sosialis dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sebagai sarana untuk mengembangkan ekonomi dan memperbaiki kondisi hidup penduduk.
Kedua diversifikasi bentuk kepemilikan dan mode produksi dengan sektor negara memainkan peran utama sehingga untuk melepaskan semua kekuatan produksi dan tekan semua potensi dan sumber daya yang tersedia untuk pembangunan. Dalam hal ini ekonomi multi-sektor, sektor ekonomi negara memainkan peran positif dan menentukan, memonopoli sektor tertentu penting untuk keamanan nasional, dan mempertahankan peran dominan dalam bidang sosial dan ekonomi utama seperti sumber daya alam, kereta api, penerbangan, angkutan umum, listrik , air, komunikasi, perbankan dan asuransi, dll BUMN berperan aktif dalam bisnis yang signifikan terhadap perkembangan dan kepentingan sebagian besar penduduk, seperti pertambangan, konstruksi, pertanian, industri berat, tekstil dan garmen, dan lain-lain.
Ketiga, promosi kerjasama ekonomi internasional dan integrasi atas dasar saling menguntungkan dan prioritas dalam mobilisasi potensi dari semua sumber daya domestik
kebijakan ini telah membawa perubahan positif dan radikal ke negara selama dua dekade terakhir yang dapat dilihat angka-angkanya sebagai berikut :
PDB Vietnam telah meningkat pada tingkat yang cukup tinggi: rata-rata sekitar 7-8% per tahun. Pada tahun 2006, PDB meningkat sebesar 8,2%. Hasil produksi makanan telah meningkat dari 17,5 juta ton pada tahun 1987 menjadi 35 juta ton dan 39,7 juta ton pada tahun 2000. Saat ini, Vietnam adalah 2 terbesar eksportir beras di dunia dan salah satu dari eksportir berbasis produk agro terbesar dunia.
Pada tahun 2005, sebagai proporsi GDP, sektor negara memberikan kontribusi 38,42%, 6,83% kolektif, produksi rumah tangga 29,95%, swasta nasional 8,91% dan sektor swasta milik asing 15,89%. Ini berarti bahwa sektor negara terus memainkan peran utama dalam perekonomian nasional.
Kemajuan sosial juga lumayan bagus. Tahun 1990, kemiskinan di desa mencapai 70%. Di tahun 2002 tinggal 28%. Menurut Bank Dunia, pada 1992, 58% orang Vietnam hidup dalam kemiskinan. Di tahun 2006 turun menjadi 16%.
Kemajuan Vietnam ini tentu tidak lepas dari bagaimana PKV memandu jalannya pembangunan ekonomi. Dalam pandangan PKV, pasar itu sendiri tidak akan pernah memecahkan masalah sosial. Mereka benar-benar tidak percaya apa yang disebut “pasar bebas”, yang sebenarnya berarti sebuah hutan rimba ekonomi yang memungkinkan modal swasta besar untuk mengontrol dan mendominasi perekonomian dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
Sebaliknya, pasar harus berada di bawah manajemen negara melalui kebijakan yang menjamin perkembangan yang sehat dari perekonomian dan pembangunan daerah yang seimbang, sehingga memfasilitasi kemajuan sosial. Pasar hanyalah alat untuk stimulasi pembangunan ekonomi. Fungsi pasar sangat tergantung pada siapa yang menggunakan alat tersebut dan untuk tujuan apa.
Tantangan
Tetapi ekonomi pasar yang ditempuh Vietnam bukan tanpa resiko. Ekonomi pasar melahirkan distribusi kekayaan yang tidak merata. Sekarang ini ketimpangan menjadi persoalan sosial di Vietnam. Terutama di daerah pedesaan.
Jutaan petani diusir dari tanah mereka karena ekspansi investasi. Di tahun 1990-an, hampir semua rumah tangga di pedesaan (91.8%) punya tanah. Di tahun 2010, hampir seperempat dari mereka (22.5%) menjadi petani gurem dan tak bertanah.
Disamping itu, untuk memanggil investor asing, Vietnam menawarkan upah murah. Padahal, di tahun 1990, Vietnam mengadopsi sistim “upah layak”, dimana semua komponen hidup layak pekerja dihitung untuk penentuan upah.
Memang, sepanjang tujuh tahun terakhir, kenaikan upah minimum di Vietnam mencapai 21 persen. Namun, kendati mengalami rata-rata kenaikan paling tinggi, upah di Vietnam masih tergolong kecil, yakni hanya sekitar 73 US$ atau sekitar Rp 700 ribu per bulan (katadata.co.id).
Ini persoalan serius. Ketimpangan dan upah murah jelas berkontradiksi dengan cita-cita sosialisme. Karena itu, jika Vietnam masih teguh di jalan sosialisme, persoalan-persoalan mendasar ini harus diatasi.
Babra Kamal, mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar
Daftar Bacaan
http://www.tradingeconomics.com/vietnam/gdp
http://ekbis.sindonews.com/read/819813/35/ekonomi-vietnam-tahun-ini-tumbuh-5-42-1387794445
http://www.businessweekindonesia.com/9283/vietnam-bakal-kembali-jadi-primadona#.VfsNRn3HrwA
http://links.org.au/node/238
Melihat Kemajuan Ekonomi Vietnam
4/
5
Oleh
ok
