Tuesday, December 19, 2017

PRD Mamasa Deklarasi Posko Menangkan Pancasila


KPK PRD Mamasa mendeklarasikan posko menangkan pancasila, senin 18/12/2017, dengan tema " bangun persatuan nasional, wujudkan kesejahteraan sosial, menangkan pancasila" dilaksanakan di warkop kawanua, kab.Mamasa provinsi Sulawesi Barat.

Ketua PRD Mamasa, Stenly Gideon dalam orasinya menyatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghadirkan pancasila ditengah-tengah masyarakat.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dan merupakan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, lanjut nya.

Sementara itu Staf KPP PRD Babra Kamal, menyampaikan selamat atas deklarasi posko tersebut dan mengharap kehadiran posko menangkang pancasila dapat menjadi wadah bagi warga kab.Mamasa untuk mengadukan masalah-masalah sosial yang terjadi.

Selain anggota PRD, acara ini juga di hadiri beberapa ormas  pemuda dikabupaten Mamasa. Seperti FNPB, GMKI dan LMND.

Thursday, December 14, 2017

Menimbang Pengganti Setnov


Teman saya pernah nyeletuk kalau mengumpamakan tim nasional, maka golkar itu tim panser Jerman, bagaimana pun situasinya selalu bisa finish, minimal di semifinal, apalagi kalau hanya soal ketua umumnya ditangkap, sepertinya tidak ngaruh pada elektabilitasnya.

Golkar sebagai partai paling senior saat ini, sepertinya sudah tahan disegala kondisi, hujan mau pun kemarau golkar tetap berdiri tegak, daunnya tetap rimbun, seperti lambangnya itu sendiri pohon beringin.

Tulisan ini mencoba melihat partai Golkar baik secara eksternal maupun intenal pasca tertangkapnya sang ketua umum.

Faktor Eksternal

Golkar sebagai mesin politik memang telah teruji kehandalanya selama 32 tahun orde baru, bahkan ketika krisis yang paling parah sekalipun misalnya tahun 1998 Golkar masih bisa selamat dan bermetamorfosis kemudian menjadi Partai Golkar.

Menurut direktur eksekutif Poltracking Hanta Yudha dalam wawancara disalah satu stasiun TV menyatakan “tertangkapnya Novanto tentu memberikan efek kepada tingkat keterpilihan namun itu tidak besar”ujarnya, kenapa demikian karena Partai Golkar memang tidak membasiskan jatung kekuatan elektoralnya pada figur dan menjanjikan “Bersih dan Anti KORUPSI” sebagai isu utama dalam meraup suara dua aspek ini lah yang membuat partai golkar tidak remuk redam.

Golkar kata Hanta sudah masuk “zona normalisasi” partai. Kemakluman/kemahfuman public relative lebih tinggi pada partai Golkar ketika tertimpa kasus korupsi dibanding partai lain.

Faktor Internal

Kalau factor eksternal kurang memberi pengaruh terhadap partai, Namun yang menjadi masalah menurut Hanta Yudha Justru internalnya, karena tantangan Partai Golkar Sendiri Justru turbulensi internalnya yakni pertarungan antar faksi yang bisa melemahkan dan merugikan bagi partai golkar.

Setelah setnov tertangkap, maka muncullah beberapa nama yg akan menjadi ketua umum partai Golkar dimunas yang akan datang diantaranya :

1. Nurdin Halid

Inilah kandidat yang  paling layak menggantikan setnov, menempatkan Nurdin Halid di urutan pertama bukan tanpa alasan NH ankronim namanya pernah memimpin berbagai organisasi, kempuanya bertahan disetiap era kepemimpinan partai, menggarasnsi loyalitas pada partai berlambang beringin ini.

2. Idrus Marham

Mantan ketua KNPI ini juga tak bisa dipandang sebelah mata, riwayat organisasi yang mumpuni dan jejang kaderalisasi bottom to up tak bisa ditampik akan menempati urutan kedua dalan perburuan kursi panas ini . Dua kali jabatan sekjen adalah pembuktian kesetiaan idrus terhadap partai. Dan posisi sekjen adalah jantungnya organisasi.Sampai-sampai beliau harus rela melepas kursi DPR RI, jabatan yang sangat prestisius demi mengurusi partai.

3. Ade Komaruddin

Kang ade menempati posisi ke 3 dalam perebutan ini, pada munas yang lalu merupakan kandidat terkuat kedua setelah Setnov.merupakan politisi senior partai golkar dengan jabatan sebagai ketua salah satu sayap partai maka dipastika kang Ade layak menjadi salah satu kandidat kuat.

4. Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Suharto

Satu-satunya Perempuan yang juga berpeluang besar untuk menduduki kursi panas ketum Golkar, pasalnya nama besar yang disandang dibelakang namanya merupakan Presiden kedua Republik Indonesia, sekaligus orang yang sangat berjasa terhadap partai Golkar. bahkan titiek menyebut akan mengembalikan golkar kembali ke akarnya (cendana) .

5. Airlangga hartarto
Adalah politisi golkar paling berkibar saat ini, hal ini dibuktikan dari kedudukan beliau saat ini yang merupakan satu-satunya perwakilan partai Golkar yang duduk dalam kabinet. Bahkan kabar terakhir bahwa istana menginginkan sang mentrilah yang harus menjadi ketum, agar koalisi dengan pemerintahan sekarang bisa berjalan langgeng bin akur. kalau pilihanya jatuh pada Airlangga maka bisa dipastikan bahwa istana sangat dominan menetukan pertarungan faksi-faksi di dalam Golkar.

Politik berjalan dinamis, kita masih belum tau apa yang terjadi kedepannya, memang menarik tarik menarik kepentingan di internal partai berlambang beringin ini, namun siapa yang menahkodai partai ini tentu sangat menentukan konstalasi politik kedepan.

Redaksi

Saturday, December 9, 2017

Korupsi Sejak dari Pikiran


Ramai publik bicara soal kasus Setya Novanto beberapa waktu lalu, kemudian baru-baru ini Presiden bicara tentang anggaran Negara yang Lebih banyak dipakai dalam urusan pendukung dari pada kegiatan utama, “ini terjadi disemua kementrian dan di daerah saatnya kita hentikan” ujar Presiden. Hal ini menggambarkan wajah yang sebenarnya dari APBN dan APBD kita,  yang diharapkan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, malah raib.

Sejak reformasi memang persoalan korupsi menjadi hal yang belum ditemukan solusinya, walaupun saat ini ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun belum menjadi jawaban atas persoalan rantai korupsi ditanah air, mengutip Prof. DR. Marwan Mas,.MH, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang mengatakan bahwa “kita ini korupsi sejak dari pikiran”.


Pernyataan Prof. Marwan diatas mungkin didasari rasa frustasi terhadap kondisi penegakan hukum dan prilaku koruptif ditanah air, Tulisan ini mencoba membedah sedikit hubungan antara struktur ekonomi politik di Indonesia dengan prilaku korupsi yang masih menjadi probem akut. 

Absennya Pengusaha Nasional
Prof. Vedi Hadiz dalam salah satu kuliah umum di Universitas Indonesia  dengan tema “ hubungan Bisnis Negara” mengungkapan bahwa struktur ekonomi kita memang rapuh. Sejak era kolonial hingga saat sekarang ini, “kita tidak punya fundamental ekonomi yang kuat” ujarnya.

Mengikuti Richard Robison ia mengatakan, selama 344 tahun penjajahan , telah mewariskan kepada Indonesia suatu struktur perekonomian yang didominasi oleh Perusahan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan tersebut terutama mendominasi bidang seperti perkebunan, pertambangan,perdagangan luar negeri, industri dan perbankan.

Secara singkat Robison merangkumnya menjadi tiga bentuk struktur ekonomi yang pertama, ekonomi skala besar di kuasai oleh orang Eropa, kedua, ekonomi skala sedang dikuasai oleh kalangan Tionghoa, dan ketiga, ekonomi skala kecil (pertanian subsiten dan perdagangan kecil) dikuasi pribumi. Menurutnya  Sarekat Islam dahulu berdiri untuk melindungi domain ekonomi kecil yang terancam oleh kelas yang diatasnya.

Setelah kemerdekaan, usaha Bung Karno untuk membangun Borjuasi Nasional (pengusaha nasional) melalui Program Benteng yang bertujuan untuk membangkitkan kelas pengusaha pribumi,namun karena sabotase ala kapitalis birokrat, lisensi yang telah didapatkan oleh pengusaha pribumi itu pun beralih “dikerjasamakan”ke pengusaha tionghoa (Ali-Baba) yang dikemudian hari berhasil membangun konglomerasi di Indonesia.

Upaya nasionalisasi perusahaan asing yang digemakan Bung Karno pun tak banyak menolong, yang kemudian dibelakang hari diserahkan ketangan militer, momen  inilah untuk pertama kali militer berbisnis. Nasionalisasi perusahaan asing menjadikan militer masuk ke bisnis secara resmi. Hasil-hasil nasionalisasi yang seharusnya bisa menjadi modal membangun industri dalam negeri justru mengalami kemacetan.

Di era Orde baru Undang-undang  Penanaman Modal Asing (PMA)  dibuat  sebelum Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), ini menggambarkan watak dari pemerintahan orde baru yang sangat berharap pada modal asing. Karena pengusaha nasional mandeg dan tidak terbangun, maka pemerintahan orde baru juga mencoba membangun pengusaha domestik dengan jalan memberikan kredit, subsidi dan monopoli, yang dalam perjalanannya lebih condong kepada rent seeking.

Sehingga hampir dikatakan tidak ada pengusaha nasional yang sejati di Indonesia, semua bisnis besar di Indonesia diciptakan oleh negara, relasi bisnis dan negara inilah yang tidak jauh berubah hingga pasca reformasi saat ini. Dalam istilah Hadiz Predatory capitalism : akumulasi modal pribadi berdasarkan control dan kepada sumberdaya publik.

Iklim yang nirpengusaha nasional inilah yang kemudian berkembang luas, semuanya dikembalikan kepada Negara, apalagi di era Orde Baru negara sangat kuat mencengkram kehidupan berbangsa. Konglomerasi yang tumbuh hanya yang berada disekitar cendana.

Konsumtifisme melahirkan korupsi
Tak berkembangnya ekonomi yang tumbuh dari modal sendiri, atau dalam bahasa Bung Karno Berdikari menjadikan kita bangsa yang tak jauh beda pada masa kolonial dahulu, dimana kekayaan hanya mengalir keluar negeri akibat penguasaan sumberdaya alam yang masih dikuasi asing. 

Hal inilah yang selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad terjadi di bangsa kita, bangsa yang tidak berdikari seperti yang  selalu tersirat dalam Pidato Bung Karno, bangsa yang tidak mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan berkepribadian secara Budaya.

Sejak kita menganut ekonomi liberal maka bisa dikatakan hampir seluruh sektor, tunduk kepada kemauan asing, mulai dari Privatisasi, Dereguslasi, Pencabutan Subsidi, dan seluruh resep ekonomi neoliberal, maka dipastikan kita terjerembab dalam lubang yang lebih dalam lagi. 

Dengan tiadanya Produksi Nasional dalam hal ini industrialisasi, reforma agraria serta kemandiarian ekonomi maka bangsa Indonesia terlempar menjadi bangsa yang konsumtif. Mengutip Pramodya Ananta Toer, “korupsi itu terjadi karena konsumsi lebih besar dari pada produksi”. sekian
Rama Wijaya 
Aktifis Anti Korupsi

Friday, December 8, 2017

Pinisi Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Dunia


Sidang ke-12 Komite Warisan  Budaya Tak benda the United Nation Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) menetapkan perahu Pinisi Asal Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai warisan budya tak benda, di Jeju Island, Korea Selatan sebagai warisan budaya tak benda.

Wakil bupati bulukumba Tomy Satria yang hadir dalam sidang tersebut, memberi selamat kepada masyarakat Bulukumba, Sulawesi Selatan atas penetapan tersebut. "Kita wajib untuk melestarikanya" pinta Tommy.


Sementara itu Direktur Jendral Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, berharap penghargaan tersebut mengispirasi generasi muda untuk merawat dan menjaga budaya tanah air.

Penetapan Pinisi : seni pembuatan perahu disulsel, kata Hilmar merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap pengetahuan dan teknik perkapalan tradisional yang dimiliki nenek moyang bangsa indonesia.

Pinisi mengacu kepada sisitim tali dan layar sekunder, Pinisi merupakan bagian sejarah dan tradisi masyarakat sulsel dan khususnya masyarakat Bulukumba.

Nahamuddin Ramly, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Ditjen Kebudayaan, mengatakan, nilai-nilai histori dan philosofi dalam pembuatan Pinisi menjadi alasan mengapa penghargaan itu pantas diraih.

Konsekuensi dari penetapan tersebut adalah agar nilai-nilai  kebudayaan dan warisan pinisi wajib dilestarikan. Pemerintah dan masyarakat berperan menjaga warisan tersebut.

(BK)

Wednesday, December 6, 2017

LMND Sulsel Gelar Konferwil VIII di Kota Palopo



LMND Sulawesi Selatan menggelar Konferensi wilayah (konferwil) ke VIII, Rabu 6/12/2017 Pukul 10:00 Wita di Jl. Pongsimpin Kota Palopo dan dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Palopo.Konferwil ke LMND ke VIII ini diikuti oleh 5 Eksekutif Kota LMND (EK) yakni EK-Gowa, EK- Bulukumba, EK-Makassar, EK-Pare-Pare dan EK-Palopo.

Konferwil VIII LMND Sulawesi Selatan  ini mengambil tema ” Tidak Ada Kata Berhenti, Terus Belajar dan Berjuang Bersama Rakyat Memenangkan Pancasila"

Dalam sambutannya Ahkmad Syarifuddin Daud, yang akrab disapa Ome mengucapkan selamat datang bagi para peserta Konferwil. “Saya ucapakan selamat datang bagi kelima Eksekutif Kota (EK) dari Gowa, Bulukumba, Makassar, Parepare serta Palopo dalam Konferwil LMND ke VIII ini,” ucap Wakil Walikota Palopo ini di hadapan ratusan peserta Konferwil.

Wakil Walikota Palopo ini melanjutkan, bahwa dirinya sangat mendukungan kegiatan Konferwil LMND yang dilaksanakan di Kota Palopo, dia berharap kepada kader LMND nantinya tetap melakukan pengawasan terhadap pemerintahan Kota Palopo agar pemerintahan berjalan baik.

Konferwil VIII LMND Sulsel ini dihadiri, Ketua KPW PRD sulsel, Wakil Walikota Palopo, Perwakilan Politisi PAN, Politisi Partai Gerindra, Organisasi Cipayung Kota Palopo, Organda se Kota Palopo.

AG

Thursday, November 30, 2017

Problem Domestik Bruto


Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia (BI) 2017 bertema “Memperkuat Momentum” di Jakarta, Selasa (18/11) mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut ditengah dunia yang sedang berubah. Momentum pemulihan ekonomi harus dijaga dan diperkuat secara berkelanjutan.
Dana Moneter International (IMF) memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,3 persen tahun depan. Adapun dalam APBN 2018, pertumbuhan PDB Indonesia ditargetkan 5,4 persen. Pertanyaanya kemudian apa hubungan angka-angka tersebut dengan kesejahteraan? dan apakah pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup kita?
Nah tulisan ini mencoba mengurai apa dan bagaimana Produk Domestik Bruto dari pandangan seorang Lorenzo Fioramonti, Professor Ekonomi Politik di Universitas of Pretoria yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Problem Domestik Bruto yang diterbitkan penerbit Margin Kiri.

 Apa itu PDB?
Selama beberapa dekade, mantra PDB telah mendominasi debat publik dan media. Negara-negara dunia diurutkan berdasarkan PDB, defenisi global mengenai “kuasa” dibuat berdasarkan PDB, akses terhadap institusi tata kelola dunia pun diberikan berdasarkan pencapaian PDB  (misalnya anggota G 8 atau G 20 diseleksi berdasarkan PDB mereka) dan kebijakan pembangunan dikendalikan oleh formula PDB.
Dalam masyarakat kotemporer saat ini, kekayaan suatu bangsa biasanya diukur berdasarkan PDB, di Amerika Serikat, Biro analisis ekonomi yang bernaung dibawah Kementrian Perdagangan bertanggung jawab menghitung pendapatan pendapatan nasional dan neraca produk. Sementara di negara lainya estimasi pendapatan bisanya dilansir oleh biro statistik masing-masing
PDB biasanya digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu, biasanya setiap tiga bulan. Angka ini mengukur hasil produksi dari sudut pandang harga pasar dalam sebuah negara, sederhanya dapat dilihat dalam rumus berikut :

 PDB = Konsumsi +investasi+belanja pemerintah+ekspor-impor

 Ada tiga pendekatan dalam menghitung PDB yakni pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan dan pendekatan nilai tambah, PDB dirancang untuk memotret kuantitas produksi dalam kurun waktu, tanpa melihat apakah produksi digunakan  untuk konsumsi jangka pendek, untuk investasi aset tetap atau untuk menggantikan aset tetap yang terdepresiasi.
Singkatan PDB baru diperkenalkan jauh sesudahnya, pada awal 1990an, ketika globalisasi ekonomi dan finansial memungkinkan perusahaan-perusahaan membangun cabang di seluruh dunia dan di tempat terpisah, karena fokusnya “domestic”, PDB hanya mengukur barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negeri, tak peduli apakah barang dan jasa tersebut  diproduksi perusahaan nasional atau asing.

 Sejarah PDB
Upaya pertama untuk merancang sebuah neraca system perekonomian nasional dilakukan di Irlandia pada 1952 ketika seorang dokter tentara Ingrris, William Petty, diminta untuk menjalankan sebuah survey sistematis mengenai kesejahteraan negara sebagai bagian dari program retribusi tanah yang di janjikan Cromwell kepada pasukannya sebagai buntut dari keberhasilan menekan pemberontakan.
Produk Dosmestik Bruto, walaupun sudah dilakukan sejak abad 17 di Irlandia, tetapi baru kemudian popular pada 1930an yakni pada saat terjadi depresi besar, pada saat itu pemerintah AS memerlukan bukti yang lebih besar dan bisa diandalkan untuk memandu kebijakan-kebijakan makro ekonomi.
Bentuk pertama neraca nasional Amerika Serikat dipersiapkan dibawah bimbingan ekonom AS-Rusia Simon Kuznets dan sekelompok peneliti muda, pemikiran Kuznets sangatlah sederhana: hasilkan serangkaian agregat yang mampu merangkum seluruh produksi ekonomi yang dihasilkan oleh perorangan, perusahaan dan pemerintah kedalam satu angka tunggal yang seharusnya naik dimasa baik dan turun dimasa buruk.
Sejak tahun 1960 PDB menguasai arena politik dan menegaskan dirinya sebagai indikantor puncak bagi modernitas dan kemajuan, hal-hal lain seperti pelestarian lingkungan, keadilan sosial dan penghapusan kemiskinan dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi.
Pada pertengahan 1990an PDB menancapkan dominasinya sebagai parameter yang serba kuasa, untuk memandu kebijakan ekonomi dibenua eropa, dilakukanya pakta stabilitas dan pertumbuhan yang menautkan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat dengan kinerja PDB.
Dengan memeluk kredo neoliberal perekonomian eropa barat yang dulunya terilhami oleh paham ekonomi sosial-democrat melambungkan PDB ke kriteria tertinggi, bukan saja untuk menilai keberhasilan ekonomi melaikan juga untuk menilai layak tidaknya pengeluaran dan investasi dibidang sosial. Sejak saat itu Negara Unieropa dan warga negaranya menerima bahwa hanya apabila PDB meningkat negara mampu membiayai sekolah, rumah sakit dan jaminan sosial.
Pertumbuhan PDB bukan saja mengambil alih penelitian akademis tapi juga panggung perdebatan public. Arthur Okun Directur Council Of Economic Advisers yang bertanggung jawab kepada Presiden Jhonson, menjunjung PDB sebagai parameter kunci untuk mengendalikan kebijakan makro ekonomi dan memerangi pengangguran. Dia mencetuskan apa yang disebut Hukum Okun yang bependapat bahwa setiap 3 persen pertumbuhan PDB akan menghasilkan penyerapan 1 persen tenaga kerja.

 Kritik terhadap PDB
Antara 1960-1990, PDB Amerika Serikat nyaris melipat tiga dan total beanja sosial yang dikeluarkan oleh semua tingkat pemerintahan naik dari $ 143,73 Milyar menjadi $787 Milyar. Namun dalam kurun waktu 30 tahun yang sama kejahatan dan kekerasan naik 560 persen, kelahiran diluar pernikahan naik 419 persen, angka perceraian naik 4 kali lipat, jumlah anak yang berorang tua tunggal naik 3 kali lipat dan tingkat bunuh diri dikalangan remaja naik lebih dari 200 persen.
Jauh-jauh hari sejak 1937, Kuznets sendiri telah mengungkapkan beberapa poin kritis terkait pengukuran pendapatan nasional. Pertama ia mengajukan pembedaan penting antara produk netto dan bruto. Produk netto, adalah ukuran yang lebih akurat karena “nilai kekurangan dari seluruh komoditas dan jasa dikurangi oleh nilai dari komoditas yang dipakai dalam proses produksi”. Sebaliknya produk bruto “tidak sepenuhnya disesuaikan dengan nilai komoditas yang dipakai”. Maka dari itu produk netto tidak bersifat mendua, bisa jadi berbagai jenis produk bruto bergantung pada duplikasi apa yang dimasukkan kedalam kalkulasi akhir.
Ambivalensi ini diangkat oleh ekonom Stanford Moses Abramovits pada 1959, dalam apa yang kemudian menjadi kritik sistematis pertama terhadap PDB dan Neraca nasional. Ambramovist berpendapat bahwa kajian mengenai pertumbuhan ekonomi “hampir selalu memperlakukan perubahan jangka panjang dalam produk nasional sebagai indeks paling dasar bagi pencapaian ekonomi nasional,” meskipun produk nasional sama sekali bukan ukuran yang akurat atau konprehensif atas kesejahteraan ekonomi. 
Mengembangkan argument yang awal yang dikumukakan Kuznets, Abramovist juga menyoroti betapa keputusan untuk mengukur nilai barang dan jasa dalam kaidah harga pasar itu tidak memadai dan bahkan berpotensi berbahaya.Menurut teori, harga pasar seharusnyas secara umum bertimbal balik dengan utilitas marginal yang dihadirkan oleh barang dan jasa kepada konsumen perorangan : artinya, harga merupakan estimasi terbaik dari nilai tukar barang-barang ini.
Abramovist sudah merasa bahwa PDB sangatlah tidak memadai untuk mengukur nilai investasi modal yang sebenarnya akibat”proses rumit dan tak langsung dari perdagangan sekuritas dan spekulasi dimana tabungan disalurkan ke investor dan sekutiras ke lembaga-lembaga perantara kredit dan dari sana dalam bentuk yang sudah berubah ke arah penabung.
Sementara itu menurut Hirtsch dan para pengikutnya, pertumbuhan PDB dikendalikan oleh kekuatan destruktifnya sendiri. PDB hanya dapat mempertahankan dirinya melalui penghancuran barang-barang non pasar, karena secara endogen ia dimotori oleh penurunan pemakaian secara gratis yang harus digantikan dengan pemakaian berbayar.

 Alternatif terhadap PDB
Usaha merevisi PDB yang pertama dikenal adalah yang dilakukan oleh William Nordhaus dan James Tobin pada 1971, ketika mereka mengembangkan indeks yang disebut Measure of Economic Welfare (MEW). Dalam perhitungan mereka mengkalsifikasi pengeluaran sebagai konsumsi, investasi, atau diantaranya” guna mencapai pembedaan yagn lebih presisi antara barang jadi dengan barang belum jadi.
Juga ada ekonom Robert Eisner yang memperjuangkan perlunya sebuah perombakan umum atas perhitungan neraca nasional di AS, Pencapaiannya yang paling terkenal di bidang ini disebut “ total income system od account” atau disingkat TISA. TISA antara lain mempertimbangkan porsi besar dari belanja pemerintah (untuk jalan, polisi, militer dan pengadilan) sebagai sesuatu yang bersifat antara dan mencoretnya dari hasil akhir.
Namun Usaha terpadu pertama untuk mengintegrasikan data ekonomi makro, sosial dan lingkungan ke sebuah ukuran kesejahteraan manusia yang komperhensif dilakukan oleh pakar ekonomi ekologi Herman Daly dan teolog Jhon Cobb pada akhir 1980an. Daya dan Cobb menyebut pengganti PDB rancangan mereka ini sebagai Index of sustainable Economic Welfare (ISEW). Pada pertengahan 1990an, sebutanya diganti menjadi Genuine Progress Index (GPI).
Sementara itu sebuah Negara kecil diantara India dan China yakni kerajaan Buthan memperkenalkan konsep “kebahagiaan Nasional bruto” (KNB) pada tahun 1972, ketika raja baru Jigme Singye Wangchuck, secara resmi menyatakan bahwa negaranya akan melepaskan diri dari kebijakan ekonomi yang disetir oleh PDB untuk mengadopsi pendekatan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Buddha.
Barangkali usaha paling tersohor untuk menolak hegemoni PDB dalam neraca nasional adalah apa yang kemudian disebut Human Developmen Index (HDI) atau indek pembanguna manusia IPM. Teori-teori yang dikemukaan oleh ekonom India yang juga peraih nobel Amartya Sen penting dalam konstruksi metodologis IPM. Pemikiran yang mendasari IPM adalah bahwa rakyat “merupakan keayaan yang sebenar-benarnya dari sebuah negara” dan bahwa tujuan dasar pembangunan adalah untuk menciptakan : lingkungan yang memungkinkan orang menikmati hidup panjang, sehat dan berdaya cipta.

 Penulis

 Ahmad Tiar
Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen (STIEM) Bongaya




Thursday, November 23, 2017

3 Tahun Tol Laut : Kendala dan Harapan



3 tahun sudah pemerintahan Jokowi menjalankan pemerintahan, salah satu program prioritas yang tercantum dalam visi Presiden Jokowi secara ekseternal yakni Poros Maritim Dunia dan internal yakni pembangunan tol laut, tulisan ini mencoba melihat kendala atau tantangan yang harus di selesaikan pemerintahan Jokowi-Jk agar program tol laut dapat berjalan secara efektif.

Pengertian tol laut yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo merupakan suatu konsep memperkuat jalur pelayaran yang dititikberatkan pada kawasan Indonesia bagian Timur. Konsep tersebut selain untuk mengkoneksikan jalur pelayaran dari barat ke timur Indonesia juga akan mempermudah akses niaga dari negara-negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia bagian Timur. Ide dari konsep tol laut tersebut akan membuka akses regional dengan cara membuat dua pelabuhan besar berskala hub international yang dapat melayani kapal-kapal niaga besar di atas 3.000 TEU atau sekelas kapal Panamax 6000 TEU. Melalui realisasi rencana tersebut diharapkan Indonesia dapat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung distribusi logistik internasional (Bappenas, 2015)

Pendulum Nusantara

Konsep Tol Laut sudah dicanangkan selama hampir 3 tahun  yang dimulai dari konsep pendulum nusantara. Dalam bahasa sederhana, Pendulum Nusantara adalah koridor laut utama penghubung Pelabuhan Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Makasar hingga Sorong.

Pendulum Nasional yang dilontarkan oleh Pelindo di masa pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menjadi solusi yang efektif dalam mencegah berlayarnya kapal berkapasitas kosong dari satu tempat ke tempat lainnya. Walau begitu, kapal‐kapal kecil tetap dapat beroperasi. Keenam pelabuhan besar yang telah ditunjuk tadi akan menjadi pusat pelabuhan dari distribusi barang di area sekitarnya. Hal ini kemudian akan mempersingkat waktu dan mempermudah distribusi logistik di tiap‐tiap wilayah Indonesia.

Beberapa keuntungan yang menjadi kelebihan Pendulum Nasional dibandingkan pelabuhan individu, antara lain adalah sistem koridor yang dijalankan memungkinkan terbentuknya multiple port call dan ship size. Sementara pada pelabuhan individu, kapasitas penerimaan kapal kontainer akan sangat terbatas hanya pada masing‐masing pelabuhan. Selain itu, dalam sistem Pendulum Nasional, biaya yang dikenakan pada masing-masing pelabuhan akan lebih rendah. Hal ini disebabkan pembagian biaya menggunakan sistem jaringan (network) yang serupa dengan subsidi silang (IPC, 2013).

Supaya efisien, koridor utama (Pelabuhan Utama) didesain melayani kapal besar berisi 3.000 – 3.500 peti kemas ukuran 20 kaki (twenty foot equivalent unit/TEU). Muatannya dipasok oleh kapal pengumpan (feeder) berukuran lebih kecil berisi peti kemas 500-1.500 TEU dari pelabuhan cabang.

Dalam skenario dasar Tol Laut didesain 3 layanan angkutan laut yang terdiri dari alur utama tol laut yang menghubungkan 6 Pelabuhan Utama, kemudian sabuk layanan yang merupakan cluster wilayah yang terdiri dari beberapa pelabuhan pengumpan yang menjadi area dari Pelabuhan Utama dan sabuk layanan lokal yang merupakan pelabuhan pengumpan yang bersifat individu.

Sumber: Bappenas
Skenario Dasar Tol Laut

Dari skenario dasar Tol Laut, kemudian pemerintah (Bappenas serta Kementerian Perhubungan) bersama Pelindo menetapkan 24 pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep Tol Laut yang terdiri dari 5 pelabuhan hub (2 hub internasional dan 3 hub nasional) serta 19 pelabuhan feeder. Pelabuhan Sorong direncanakan sebagai hub masa depan bersama pengembangan potensi wilayah hinterlandnya untuk meningkatkan potensi muatannya.

 Sumber: Bappenas

Menurut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Pendulum Nusantara harus didukung empat pekerjaan utama. Pertama, meningkatkan prasarana pelabuhan. Kedua, membeli kapal lebih besar supaya lebih efisien. Ketiga, membangun sistem teknologi informasi penghubung seluruh pelabuhan utama. Keempat, meningkatkan sumber daya manusianya.

Kendala dan Harapan

Beberapa kendala dalam amatan penulis selama ini adalah :
Pertama, masalah insfrastruktur, seperti, rata-rata pelabuhan yang ada di Indonesia adalah pelabuhan tipe dangkal. kapal yang bermuatan 3.000 TEU hanya dapat bersandar di pelabuhan dengan kedalaman 12-14 Meter. Hanya Tanjung Priok yang kedalamannya 14 Meter. Pelabuhan Belawan, Batam, Jayapura, dan Tanjung Perak kedalamannya berkisar 7-9 Meter.

Kedua, konektifitas yang belum mengalami peningkatan seperti terlihat data peringkat indeks konektivitas Indonesia di sektor transportasi laut nyatanya melorot. Berdasarkan data yang dirilis World Economic Forum pada tahun 2015-2016, Indonesia berada di peringkat 82. Sebelumnya, pada tahun 2014-2015 kita menduduki peringkat 77.(makbul, 2016)

Pelaksanaan Tol Laut telah banyak memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dalam menekan angka kesenjangan dan variasi harga dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi. Tol laut selayaknya menjadi tonggak baru bagi pemerataan pembangunan antara wilayah Barat Indonesia dengan wilayah Timur Indonesia. Hadirnya tol laut di tengah-tengah masyarakat akan semakin menjamin ketersediaan barang melalui angkutan barang yang terjadwal sehingga akan semakin meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di Wilayah Timur Indonesia.

Namun demikian penetapan pelabuhan dalam tol laut bisa lebih efektif dan efisien jika secara geografis memperhatikan hinterland potensi daerah, perbandingan total cost of freight antara transportasi melalui darat dan transportasi melalui laut, dan infrastruktur jalan darat. Persaingan sesungguhnya bukanlah melawan perusahaan dengan perusahaan melainkan “supply chain dengan supply chain".  Makanya, pendekatan SCM menjadi sangat relevan dalam analisis daya saing pelabuhan dengan tujuan untuk memperluas "prinsip integrasi logistik ke semua perusahaan melalui kemitraan strategis dan pengaturan kerjasama. Implementasi konsep ini harus dilakukan secara bijak dengan melibatkan pelayaran nasional yang selama ini telah berkontribusi membangun dan menjalankan sistem transportasi laut Indonesia. Pelayaran nasional dan pelayaran rakyat harus dilibatkan sesuai dengan perannya masing-masing.

Dengan demikian, harapan akan penurunan biaya distribusi barang di Kawasan Timur Indonesia, efisiensi logistik dalam Program Tol Laut akan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan industri di wilayah tersebut. Dalam jangka menengah dan panjang, hal ini akan mendorong peningkatan volume barang dari Kawasan Timur Indonesia sehingga kesenjangan antara pengiriman dari Barat ke Timur dengan Dari Timur ke Barat akan semakin diperkecil. Jika hal ini tercapai, maka operasional Tol Laut akan efisien.

Dian Inda Sari
Dosen di Akademi Maritim Belawan (Sumut)




Sunday, November 19, 2017

Presiden Instruksikan Percepatan Program Padat Karya Dana Desa


KN.NET- Pemerintah berencana mempercepat program pembangunan desa, secara padat karya. Hal ini dibahas dalam rapat terbatas kabinet kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo  yang digelar di Istana Jumat (3/11/2017)

Saya minta agar kementerian/lembaga yang memiliki program di daerah atau di desa dikonsolidasikan lagi baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi anggaran pembiayaan," ujar Presiden

Selain itu, Presiden juga meminta agar pemanfaatan dana desa diperkuat dengan program-program kementerian di daerah yang bisa mengembangkan sektor-sektor unggulan dan menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

"Mulai dari industri kecil-menengah, agro-bisnis, budi daya perikanan, dan sebagainya. Dan juga perlu pelatihan dan pendampingan agar dapat menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing," ungkapnya.

Beberapa hal yang diputuskan dalam rapat terbatas tersebut sebagai berikut :

Pertama, finalisasi Surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri untuk mendorng pembangunan desa secara padat karya. Keempat menteri terdiri dari kementrian keuangan, kementerian perencanaan pembangunan Nasional/badan perencanaan pembangunan Nasional, kementrian dalam negeri dan kementerian desa PDT

Kedua, revisi terhadap peraturan kepala LKPP No. 13/2013 tentang pedoman tata cara pengadaan Barang/jasa di desa untuk mempermudah swakelola desa

Ketiga, revisi peraturan menteri keuangan NO. 112/2017 untuk mempercepat penyaluran dana desa

Keempat, penetapan prioritas penggunaan dana desa yang terdiri dari minimal 30% dana desa untuk upah tenaga kerja, tenaga kerja mencakup seluruh rumah tangga miskin, serta menggunakan minimal 70% material lokal

Kelima,percepatan pencairan dana desa tahap I pada maret 2018 dan tahap II Juni 2018

Keenam,Penetapan upah kerja kegiatan padat karya desa sebesar 80% dari upah minimum provinsi dan dibayarkan harian atau mingguan.

Ketujuh, upah kerja dan model pelaporan kegiatan padat karya desa yang sederhana, ditetapkan melalui peraturan bupati selambat-lambatnya pada maret setiap tahun

Kedelapan, mendorong gerakan nasional pengembangan produk unggulan kawasan pedesaan (prukades)

(IYT/BK)              


1922; Tanah dan Kehormatan Seorang Lelaki


Malam itu dia datang menggorok leher istrinya, entah apa yang ada di pikiranya, hanya karena berselisih paham persoalan lahan dia tega berkomplot dengan anaknya untuk menghabisi nyawa istrinya sendiri.

Sebidang tanah pertanian yang tiap harinya dia olah untuk menutupi kebutuhan keluarganya, tiba-tiba harus dia relakan untuk di jual, ide itu muncul dari istrinya yang tak tahan lagi tinggal di desa, padahal waktu itu kebanggaan seorang pria terletak pada lahan yang dimilikinya.

Film ini berkisah tentang pengakuan seorang petani yang pembunuh istrinya. Cerita dipaparkan dari perspektif Wilfred James, narator yang mengaku telah membunuh istrinya, Arlette, dengan putranya di sebuah rumah yang terletak di tengah ladang jagung yang luas di Nebraska, Amerika Serikat. Film ini diadaptasi dari novel karya Stephen King.

Sebelumnya Arlette sudah mengatakan bahwa ia akan menjual tanah warisan  tersebut karena keinginannya pindah ke kota untuk memulai usaha yang baru dan seorang Tuan Tanah sudah menyanggupi harganya. Arlette tak suka kehidupan didesa, dia memimpikan hidup di kota yang bergelimang cahaya dan berupaya menjelaskan ke suaminya bahwa di kota dia akan mendapat pekerjaan yang lebih layak, uang hasil penjualan itu akan dia jadikan modal usaha.

Tapi Wilfred nampaknya tidak menginginkan kehidupan seperti itu, mereka berdebat dan tak satupun yg mengalah. Wilfred ngotot bahwa tak ada yang bisa dikerjakanya di kota jika kelak istrinya menjual tanah tersebut.

Malam yang naaspun datang, bersama anak lelakinya dia merencanakan pembunuhan, anaknya bertanya "apakah tidak ada ada cara yang lain ayah"? "Tidak ada nak..ini satu-satunya" jawab Si Bapak

Dengan langkah perlahan, Wilfred mengendap-endap dikamarnya sendiri, anaknya ditugasi menutup kepala ibunya dengan bantal, sementara dia yang bertugas menggorok leher. ..serrrrr darah mengalir kemana-mana...

Setelah istrinya meregang nyawa, keduanya mengubur jasad di sebuah sumur tua. Agar pembunuhanya tak tercium, dia lalu menembak salah satu sapi yg dia punya dan melemparkanya juga kedalam sumur tersebut. Namun, setelah Wilfred mengubur tubuh istrinya, ia mendapati dirinya diteror oleh kumpulan tikus dan hidupnya mulai terungkap dan yakin bahwa istrinya tengah menghantuinya

Pembunuhan tersebut tidak  menyelesaikan masalahnya, keuanganya semakin memburuk, anaknya melarikan diri bersama pacarnya dan hidup menggelandang dan terpaksa harus melakukan berbagai aksi perampokan.

Akhirnya Wilfred harus rela melepaskan tanahnya untuk melunasi utang-utangnya dan terpaksa terlempar jadi buruh diperkotaan. Ia mendatangi koleganya mencoba menjual tanah itu kepadanya, namun balasan yang dia dapat malah penolakan dan temanya yang sekaligus juga besannya menyarankanya menjual tanah tersebut ke bank."tanah itu telah di kutuk "ucapnya.

***
Film ini menarik karena berupaya menggambarkan bagaimana kapitalisme awal tumbuh di amerika, lahan-lahan pertanian perlahan mulai terkonsentrasi pada segelintir Tuan Tanah.

Kedua, film ini memperlihatkan bahwa persekongkolan tuan tanah dengan para bankir rakus untuk menguasai lahan-lahan pertanian dan melemparkan para petani menjadi buruh diperkotaan.

Ketiga, dilema godaan kehidupan borjuis di perkotaan yang selalu disimbolkan dengan kemajuan kontras dengan kehidupan dipedesaan yang sepi namun bersahaja.

Netflix telah merilis klip film orisinal 1922 diadaptasi dari novel karya Stephen King. Ditulis dan diarahkan oleh Zak Hilditch, 1922 ditayangkan Netflix sejak Oktober 2017. Film ini akan diputar secara perdana di Fantastic Fest di Austin, Texas.

Selain Thomas Jane, Molly Parker dan Dylan Schmid, 1922 juga dibintangi oleh Kaitlyn Bernard, Brian D’Arcy James dan Neal McDonough.

 Penulis
 Hardiman W

Wednesday, November 15, 2017

Novanto dan Hemingway


Drama kunjungan KPK dini hari kamis 16/11/2017 di kediaman papa Setnov mengingatkan saya pada Novel karya penulis Amerika Ernest Hemingway, yah apalagi kalau bukan Old Man and The Sea, Lelaki tua dan Laut.
Mengisahkan Perjuangan Seorang nelayan tua Santiago yang bersusah payah berjuang menangkap ikan Marlin raksasa di Teluk Meksiko, 40 hari si tua Santiago mengarungi lautan dengan perahu kecilnya namun tak ada hasil sama sekali.
Namun hal tersebut tak mengecilkan semangatnya, dihari dan waktu yang tepat akhirnya takdir itu menjemput kailnya, disinilah letak kisah sesungguhnya bermula, ikan yang terjerat kailnya ternyata berukuran dua kali lebih besar dari perahunya. Alamak
Korupsi serupa laut
Di Negeri yang kebetulan maritim ini, laut lebih luas dari daratan, pulau-pulau di Nusantara adalah sikap anti korupsi sementara laut adalah niat dan prilaku koruptif, dengan komposisi seperti ini Santiago dan perahunya adalah KPK, yang mencoba menjaring ikan dari mulai ikan kakap hingga teri, Santiago tua hanya berbekal semangat dan alat seadanya dan berharap bisa menjaring ikan, yang justru kadang mengacam nyawanya sendiri.
Betul saja, ketika Santiago tua berhasil menaklukan Marlin si Ikan raksasa, dan mengikatkan ke perahunya karena ukuranya yang termat besar, masalah lain muncul, Hiu yang mencium bau darah dan amis ikan Marlin kemudian ikut menjadi lawan Santiago, beruntung Santiago berhasil menaklukkan kedua hiu tersebut.
Guru Besar Hukum Universitas Bosowa dalam sebuah diskusi mengtakan kita ini korupsi sudah sejak dalam pikiran, korupsi adalah salah satu masalah besar bangsa ini, model birokrasi rent seeking masih sangat dominan di Indonesia kalau tak mau dibilang Kleptokrasi.
KPK si Santiago Tua
Lahir dari Rahim reformasi, KPK adalah harapan pemberantasan Korupsi di tanah air, kalau tak mau dibilang benteng terakhir pemberantasan korupsi, KPK adalah lembaga superbody yang oleh banyak kalangan dianggap  punya kemampuan lebih dalam melakukan pemberantasan Korupsi terlepas dari berbagai kelemahannya.
Prof. Vedi Hadiz bahkan mengatakan satu satunya asset reformasi yang bertahan sampai sekarang adalah KPK, karena peranya dan kewenanganya yang sangat besar banyak kalangan berharap besar pada lembaga ini
Kita tentu masih ingat kasus Cicak VS Buaya, juga Antasari Ashar, kemudian Abraham Samad, Century Gate, lalu yang terakhir dengan Setya Novanto. Sepanjang era pasca reformasi, KPK punya trackreccod yang cukup baik walau belum memuaskan.
KPK sebagai lembaga anti rusuah telah menjadi momok tersendiri bagi para politisi atau aparatur Negara yang mencoba atau telibat korupsi,Saya banyak mendengar keresahan, ketakutan dan kegalauan pejabat Negara ketika mendengar nama KPK ini. Entah sudah berapa ratus pejabat yang meringukuk di pesakitan karena lembaga ini, namun juga tentu masih banyak yang belum tersentuh bahkan melakukan perlawan terhadap lembaga ini.
Ikan Marlin Si Monster lautan
Ikan Marlin adalah Jenis ikan laut yang rahang atas dan moncongnya memanjang berbentuk seperti pedang pipih dan ikan ini banyak terdapat di perairan tropis dan perairan iklim sedang., berlawanan dengan kepercayaan umum, pedang itu tidak dipakai menombak melainkan untuk memukul dan melukai mangsanya.
Model Ikan Marlin di Negara kita ini cukup banyak, kalau bisa dibilang diatas kakap, kenapa diatas kakap? Karena usaha mereka untuk “FightBack” sangat kuat, melawan institusi semacam KPK.
Usaha “fight back”ini macam-macam, dari mulai teror seperti yang dialami Novel Baswedan, penghilangan saksi dan bukti, cela prapradilan, sampai menggunakan institusi yang lain yang lebih besar untuk menekan KPK misalnya terakhir ini adalah bagaiman DPR mulai mengusulkan revisi Undang-Undang KPK.
Sampai yang mencengangkan dalam salah satu laporan Tempo yang menyatakan mereka memakai orang dalam KPK untuk melakukan upaya perlawanan dari dalam, mungkin tadi malam tesis itu terbukti, Soalnya kok bisa Papa Ngga ada dirumah, padahal menurut salah satu Fungsionaris Golkar masih papa masih Ada sebelum Magrib.
Kalau itu terjadi maka bisa diasumsikan kedatangan KPK tadi malam di rumah Setnov sudah bocor duluan, sehingga papa punya waktu untuk Kabur, ternyata Ikan Marlin tak semudah itu ditaklukkan, atau yang tadi malam hanya drama?





Subscribe to: Posts (Atom)